Isu mengenai dana alokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang diblokir makin banyak diperbincangkan. Bagaimana dengan keberlanjutan pembangunan IKN yang kemarin cepat dilakukan dan diyakini menjadi Ibu Kota negara yang baru?
Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden mengungkapkan, anggaran IKN diblokir tidak berari tidak ada anggar untuk IKN. Anggaran untuk pembangunan IKN sudah ada, namun anggaran tersebut belum dibuka oleh penggunanya dan anggaran tersebut ada di Kementrian PU dan Otorita. Ia pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dan menyediakan anggaran sebesar Rp48 triliun dalam rangka pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.
Saat ini pemerintah sedang menargetkan pembangunan untuk melengkapi insfrastruktur di Gedung Yudikatif dan Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Dan untuk sisanya akan dikembangkan oleh pihak swasta.
Hal ini menjadi perbincangan luas akibat pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia menyebutkan bahwa terjadi pemblokiran anggaran IKN, yang dilandasi oleh belum adanya realisisai pembangunan IKN di tahun 2025 ini. Dan anggaran IKN masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari. Melalui kondisi itu membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengeksekusi megaproyek yang dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Maka, belum ada progress lanjutan mengenai pembangunan IKN tersebut.
Presiden RI ke-7 Joko Widodo pun angkat suara mengenai pembangunan IKN terkait anggaran diblokir yang disebut oleh Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dody Hanggodo. Jokowi meminta persoalan terkait pemblokiran ini ditanyakan ke Pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi pun mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita Basuki Hadimuljono yang hanya terakit kabar saja. Kemudian Jokowi mengaskan bahwa dirinya tidak membahas mengenai IKN dan IKN merupakan urusan pemerintahan.
Lantas bagaimana dengan progress pembangunan IKN? Juru Bicara IKN Troy Pantouw menyebutkan pembangunan ibu kota baru masih terus berjalan. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) tetap melaksanakan pembangunan sesuai dengan arahan Prabowo, dan isu IKN yang diberhentikan oleh Prabowo tidak betul adanya. Melalui komitmen yang diperkuat, Prabowo menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN khusu pada tahun ini. OIKN diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran yang telah disetujui oleh Presiden sebesar Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun.
Saat ini pembangunan IKN tetap berjalan yang ditegaskan oleh Plt Deputi Bidang sarana dan Prasarana Otorita IKN. Pihak tersebut menyatakan pembangunannya telah masuk di tahap II periode 2025-2029. Tahap ini berupa menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Sumber: Penjelasan istana Soal Anggaran IKN yang Diblokir www.detik.com
Anggaran IKN Gak Ada & Diblokir, Jokowi Bilang Begini www.cnbcindonesia.com
Anggaran IKN Diblokir dan Pembangunannya Dihentikan? Otorita IKN Bilang Begini www.tempo.com
