Site icon Suplemind Indonesia

RRI Diambang PHK, Imbas Efisiensi Anggaran

Foto PHK yang menimpa pegawai RRI imbas dari efisiensi anggaran oleh serikat pekerja nasional

Momen haru yang dibagikan oleh seorang penyiar RRI di akun Instagram miliknya menjadi sorotan media. Dalam video yang beredar tersebut, akun Instgram @aiinizzaa menyampaikan keluhannya mengenai PHK yang terjadi di RRI akibat efisiensi anggaran. Warganet mulai mempertanyakan program pemerintahan sekejam ini?

Dirinya pun menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini dilakukan untuk menunjang program-program, salah satunya program makan gratis dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain saat program tersebut berhasil dan banyak anak mendapat makan gratis dan bergizi di sekolah, tetapi banyak orang tua mereka tidak dapat memberikan makanan yang layak akibat mendapat PHK atau di rumahkan sesuai dengan efisiensi anggaran. Ia pun bertanya, “Dimana letak yang Bapak bilang bahwa, Bapak mencintai rakyat Bapak?”

Keputusan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini diduga buntut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Sontak hal ini membuat warganet menuliskan pendapatnya di kolom komentar akun Tiktok milik Inilah.com yang membagikan video tersebut. Pada komentar yang dituliskan warganet, mereka menyatakan efisiensi anggaran dengan melakukan PHK sangat disayangkan untuk terjadi. Tak jarang warganet pun memberikan pendapatnya seperti, pengahpusan uang pensiun bagi para mantan anggota dewan yang hanya memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun, seharusnya bukan program makan gratis tetapi sembilan bahan pokok yang murah, dan masih banyak lainnya.

Faktanya efisiensi dengan PHK tidak hanya terjadi di RRI saja, tetapi juga terjadi pada pegawai TVRI seperti yang sedang dihadapi oleh jurnalis TVRI Yogyakarta, Yusf Adhitya. Namun hal ini tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno. Ia menegaskan bahwa tidak terjadi PHK terhadap aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemutusan kontrak hanya terjadi pada contributor yang dipekerjakan oleh TVRI Daerah, yaitu pekerja lepas yang dibayar berdasarkan berita yang tayang.

Sedangkan Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Yonas Markus Tuhuleruw menyatakan, RRI melakukan pengurangan kepada tenaga lepas yang berbentuk respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Tenaga lepas yang di maksud adalah contributor dan pegawai non-ASN yang tidak memiliki tugas rutin. Keputusan ini diambil menjadi pilihan terakhir oleh direksi RRI, walaupun hal ini terjadi pihaknya akan berkomitmen menjaga pelayanan public tetap bekerja secara optimal.

Pengurangan anggaran sebanyak Rp306, 69 triliun dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas fiscal serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Menterti Ketenagakerjaan Yassierli mengungjapkan sebagai respons situasi ini adalah menyiapkan jaminan sosial bagi karyawan yang terkena PHK. Kemudian Ia berharap agar lembaga media memiliki langkah-langkah mitigasi sebelum keputusan PHK dipilihnya. Besar harapannya agar masyarakat dan pekerja media dapat menerima pelayanan yang baik meski anggaran dibatasi. Melalui isu ini nampak tantangan yang tengah dihadapi oleh industry media, mengenai keseimbangan yang harus dijaga antara efisiensi anggaran dan pelayanan public.

Sumber: Viral Momen Sedih Karyawan TVRI dan RRI Kena PHK Diduga Imbas Efisiensi Anggaran www.VIVA.co.id

Ramai Isu TVRI dan RRI PHK Karyawan Dampak Efisiensi Anggaran, Bagaimana Faktanya? www.narasi.tv

Soal PHK Massal Karyawan RRI dan TVRI, Menteri Yassierli: Belum Melihat secara Spesifik www.tempo.com

Exit mobile version