PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menghentikan operasionalnya pada 1 Maret 2025. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 58 tahun dan pernah menjadi kebanggaan nasional dalam industri tekstil. Penutupan ini dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan perusahaan mengalami krisis keuangan yang tidak dapat diatasi.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan Sritex berhenti beroperasi adalah keputusan ekspansi besar-besaran yang dilakukan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Perusahaan menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membeli mesin-mesin canggih dan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi tidak diiringi dengan strategi mitigasi risiko yang efektif. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, permintaan global terhadap produk tekstil mengalami penurunan drastis, sehingga Sritex kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya. Beban utang yang semakin membengkak membuat perusahaan terjebak dalam krisis likuiditas.
Selain faktor internal, kondisi eksternal juga turut memperburuk situasi. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta konflik geopolitik di Ukraina, menyebabkan ketidakstabilan pasar global yang berdampak pada industri tekstil. Biaya bahan baku meningkat secara signifikan, sementara daya beli masyarakat menurun. Selain itu, masuknya produk tekstil impor dengan harga lebih murah membanjiri pasar Indonesia, sehingga produk lokal semakin sulit bersaing. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan pendapatan perusahaan menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Krisis keuangan Sritex semakin parah pada tahun 2021 ketika perusahaan gagal melunasi utang sindikasi sebesar 350 juta dolar AS atau setara dengan Rp5,79 triliun. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan kreditur, yang akhirnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex. Pada Mei 2021, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritex dalam status PKPU dengan total tagihan yang mencapai sekitar Rp12,9 triliun. Meskipun sempat ada upaya restrukturisasi utang, Sritex gagal memenuhi kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, permohonan pembatalan homologasi diajukan, yang akhirnya berujung pada putusan pailit perusahaan pada 21 Oktober 2024.
Penutupan Sritex membawa dampak signifikan, terutama bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Sekitar 10.665 karyawan yang bekerja di Sritex Group terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 26 Februari 2025. Banyak dari mereka telah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan ini dan kini menghadapi ketidakpastian dalam mencari pekerjaan baru. Selain itu, penutupan Sritex juga berdampak pada sektor industri pendukung, seperti pemasok bahan baku, distributor, serta para pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada ekosistem bisnis Sritex.
Dengan berhentinya operasional Sritex, industri tekstil nasional kehilangan salah satu pemain utamanya. Ini menjadi peringatan bagi perusahaan lain di sektor yang sama untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Kasus ini juga menjadi refleksi bagi pemerintah dan pelaku industri untuk merancang kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan sektor tekstil nasional agar tetap kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Sumber:
- Jatimtimes
- kompasiana
